• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA INDUSTRI STRATEGIS (Studi Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2012 di PT. PINDAD)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150700099	352.3 Sur i/R.17.184	Perpustakaan Pusat (REF.17.184)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.3 Sur i/R.17.184
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xi,;134 hlm,; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	implementasi, kebijakan, industri pertahanan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	AAS SURYATI

• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN DI BAD AN USAHA MILIK NEGARA INDUSTRI STRA TEGIS (STUm PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2012 DI PT. PINDAD) Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan yang dilaIooakan di PT. PINDAD, Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kan kepada para pelaku Industri Pertahanan agar UU No. 16 Tahun 2012 yang secara usus mengatur bentuk dan pelaksanaan kemandirian Industri Pertahanan dapat dijadikan oman dalam mewujudkan pengadaan alat utama sistem senjata terutama dalam gupayaan kemandirian Industri Pertahanan itu sendiri. Penelitian ini merupakaan penelitian kualitatif yang memahami dan menggali secara dalam data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik elitian, serta data-data primer yang diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian ini, penulis ggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Vom (1975:46) yang formulasikan 6 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yakni: (i) dar dan sasaran kebijakanlukuran dan tujuan kebijakan; (ii) Sumber daya kebijakan; (iii) Karakteristik organisasi pelaksana; (iv) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan­ giatan pelaksanaan; (v) Disposisi/Sikap para pelaksana; dan (vi) Lingkungan sosial, ekonomi politik. Nara sumber dalam penelitian adalah: Staf Ahli Bidang Produk dan Pengembangan ses PT. PINDAD, Ka Div. Human Capital dan Pengembangan Organisasi PT. PINDAD, Staf hli Menristek Bidang Hankam, Kemenristek, dan Ka. Sub Dit. Pendayagunaan Direktorat eknologi dan Industri Pertahanan Dittekind Kemhan. Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa PT. Pindad at dikatakan telah mengimplementasiikan kebijakan industri pertahanan. Secara empirik yelenggaraannya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga kebijakan tersebut turn memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan kemandirian pemenuhan alat latan pertahanan dan keamanan industri pertahanan, yaitu melaksanakan implementasi bijakan industri pertahanan sebagai dasar dan pendukung perencanaan pembangunan yang iperuntukan bagi kekuatan pertahanan dan keamanan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.