Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SORONG

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SORONG

Peneliiian IDI dilatarbelakangi oleh Impernentasi Kebijakan Izin
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sorong, penelitian ini bertujuan untuk

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01003000804351.589 831 2 Mar i/R.17.172.2Perpustakaan Pusat (REF.17.172.2)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351.598 831 2 Yan i/R.17.172.1
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi,;99hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351.598 831 2
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Peneliiian IDI dilatarbelakangi oleh Impernentasi Kebijakan Izin
    Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sorong, penelitian ini bertujuan untuk
    meneliti bagaimana implementasi kebijakan penerbitan Izin Mendirikan
    Bangunan dilihat dari aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

    Secara teori, dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones
    (1996), yaitu tiga aktifitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan
    yaitu organisasi yang menata sumber-sumber daya, interpretasi yaitu menafsirkan
    setiap program agar diterima dan dilaksanakan, dan ap!ikasi yaitu bagaimana
    penerapan suatu kebijakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan.

    Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti berusaha
    mengamati realita sesuai kebijakan yang ada kaitan dengan penerbitan Izin
    Mendirikan Bangunan. Informan yang memberikan informasi terdiri dari 8 orang
    pegawai, 5 orang masyarakat dan 1 orang (Ketua Lembaga Masyarakat Adat
    Sorong).

    Dalam implementasi kebijakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di
    Kabupaten Soroug belum berjalan dengan baik, maka kesimpulan yang diperoleh
    bahwa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya
    memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan yang tidak kala penting
    melibatkan pihak Lembaga Masyarakat Adat dalam rangka penyelesaian status
    tanah adat.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi