Detail Cantuman

Image of Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat

 

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat


Kerusakan hutan di Kabupaten Kuningan pada dasamya disebabkan karena kemitraan
dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001100100209364.92 Sub p/R.17.500Perpustakaan Pusat (REF.17.500)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    364.92 Sub p/R.17.500
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xxiii,;187 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    364.92
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kerusakan hutan di Kabupaten Kuningan pada dasamya disebabkan karena kemitraan
    dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) antara Perum Perhutani,
    KPH Kuningan dengan Kelompok Masyarakat Tani Hutan (KMTH) belum terwujud
    sebagaimana yang diharapkan. Belum terwujudnya kemitraan ini diduga disebabkan karena
    kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mempengaruhi kemitraan
    tersebut belum terimplementasikan dengan baik secara efektif. Berdasarkan kajian teori
    beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan PHBM adalah:
    komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini berinteraksi satu
    sama lain dan secara simultan turut berkontribusi mempengaruhi kemitraan melalui pengaruh
    implementasi kebijakan PHBM terhadap kemitraan dimaksud sebagai output dari
    implementasi kebijakan tersebut; sementara itu terwujudnya suatu kemitraan sangat
    tergantung kepada dimensi: hopelharapan, respect/saling menghormati, trust/kepercayaan,
    dan legiality/legalitas, dimana apabila salah satu dimensi tersebut tidak terbentuk maka
    kemitraan tidak akan pernah terwujud.

    Penelitian disertasi ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek penelitian
    implementasi kebijakan PHBM dalam kaitannya dengan gangguan keamanan hutan,
    sedangkan subjek penelitian adalah para pegawai Perum Perhutani sebagai responden yang
    berkompetensi dengan pelaksanaan kebijakan PHBM dan masyarakat sebagai informan yang
    terkait dengan pelaksanaan kebijakan PHBM. Adapun teknik analisis yang dipergunakan
    adalah Structural Equastion Modelling (SEM) menggunakan program LISREL (Linear
    Structural Relation) dengan mernposisikan keempat faktor kritis sebagai sub variabel atau
    variable manifest dari variabel implementasi kebijakan PHBM.

    Hasil penelitian disertasi menunjukkan bahwa pada umumnya persepsi responden dari
    pelaksana (implementor) kebijakan PHBM menyatakan bahwa sub variabel disposisi
    mempunyai kontribusi tertinggidalam pengaruh implernentasi kebijakan PHBM terhadap
    terwujudnya kemitraan, dan seterusnya berturut-turut struktur birokrasi, sumberdaya, dan
    terakhir sub variabel komunikasi yang terendah. Dari aspek kemitraan, dimensi yang tertinggi
    adalah dimensi respect/saling menghormati, dan seterusnya berturut-turut dimensi
    legality/legalitas, dimensi trust/kepercayaan dan terakhir yang terendah adalah dimensi
    hope/harapan. Melalui keempat sub variabel tersebut ternyata meskipun siginfikan namun
    kemampuan implementasi kebijakan PHBM tidak cukup kuat mempengaruhi terwujudnya
    kemitraan karena adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi terwujudnya kemitraan
    diantaranya adalah faktor koordinasi di samping faktor-faktor lainnya seperti budaya,
    kepribadian dan lingkungan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi