• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengawasan DPR-RI dalam bisnis militer sebagai bagian dari reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001090700036	353.009 Juy p/R.17.189	Perpustakaan Pusat (REF.17.189)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	353.009 Juy p/R.17.189
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2009
  Deskripsi Fisik	xiv,;155 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	353.009
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengawasan DPR-RI dalam Bisnis TNI memiliki peran
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Djuyandi, Yusa

• Pengawasan DPR-RI dalam Bisnis TNI memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan TNI yang handal dan profesional serta pembangunan kualitas demokrasi di Indonesia, pandangan ini didasari atas fakta bahwa keterlibatan TNI dalam aktivitas berbisnis, baik legal maupun illegal, telah mengakibatkan TNI menjadi tidak profesional dan merasa mandiri. Pengawasan DPR juga menjadi penting karena penyelenggaraan pertahanan menggunakan bagian yang besar dari APBN sehingga DPR selaku perwakilan rakyat berhak dan wajib memantau penggunaan anggaran tersebut, disamping itu pengawasan DPR juga bermanfaat untuk menjembatani pandangan-pandangan dan prioritas warga negara dalam ketentuan hukum dan kebijakan di bidang pertahanan. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami dan menganalisa jalannya mekanisme pengawasan yang dilakukan DPR-RI dalam bisnis militer; kedua, untuk membahas dan menganalisa sejauhmana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPR-RI dalam memperkuat mekanisme pengawasannya, khususnya yang menyangkut pengawasan bisnis militer, sebab pengawasan DPR-RI dalam bisnis militer merupakan agenda penting dalam reformasi TNI. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teori pengawasan parlemen, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, sebab penggunaan metode kualitatif adalah memiliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Pengawasan DPR-RI, khususnya Komisi I, dalam bisnis militer merupakan bagian dari upaya mewujudkan reformasi TNI, pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme yang terdapat di dalam parlemen, yaitu: melalui mekanisme perdebatan; keberadaan komisi; dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika dalam rapat. Disamping itu untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang ada maka diperlukan adanya pengawasan DPR-RI yang efektif yang di dalarnnya meliputi adanya kekuasaan konstitusional dan legal yang dibatasi yaitu melalui UUD 1945, UU Pertahanan dan UU TNI, kebiasan praktek­ praktek pengawasan yang berlaku, adanya ketersediaan sumber-sumber dan keahlian serta adanya kemauan politik dari anggota Komisi I DPR-RI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa meskipun mekanisme pengawasan telah dijalankan oleh Komisi I DPR-RI namun pengawasan yang dilakukan masih lemah, disisi lain masih terdapat kekurangan dalam menciptakan pengawasan DPR-RI yang efektif, dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: masih belum kuatnya kemauan politik anggota Komisi I DPR-RI, masih belum terciptanya kebiasaan praktek pengawasan yang positif dan juga terbatasnya informasi yang dimiliki DPR-RI.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.