Detail Cantuman

Image of Pengawasan masyarakat dalam bentuk evaluasi terhadap informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

 

Pengawasan masyarakat dalam bentuk evaluasi terhadap informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah


ABSTRAK
Pada negara demokratis rakyat sebagai pemilik kedaulatan adalah sekaligus pemegang saham (stake holder) didalam penyelenggaraan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001100100283352 Nur p R.11.178Perpustakaan Pusat (Ref 11.178)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    352 Nur p R.11.178
    Penerbit Program Pasca Sarjana : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvii,;278 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    352
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK
    Pada negara demokratis rakyat sebagai pemilik kedaulatan adalah sekaligus pemegang saham (stake holder) didalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah atau eksekutif adalah badan yang memiliki otoritas menjalankan kekuasaan pemerintahan secara luas. Besarnya kekuasaan yang dimiliki membuat mereka bersikap lupa diri, padahal sesungguhnya kekuasaan itu diperoleh dari rakyat. Karena pemerintah terdiri dari individu-individu manusia bukanlah malaikat, maka hakekatnya memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan, menumpuk dan menggunakan kekuasaan semena-mena. Untuk menghindari adanya penyimpangan dan penggunaan kekuasaan secara semena-mena, maka dibutuhkan pengawasan masyarakat. Namun dalam kenyataannya walaupun peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai partisipasi masyarakat didalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, masyarakat hampir tidak pernah melakukannya bahkan cenderung apatis. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menemukan jawaban atas intensitas partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dalam bentuk evaluasi atas ILPPD (2) Untuk menemukan jawaban fans akibat yang ditimbulkan dari adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Untuk menemukan suatu model yang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi terhadap Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, Intensitas masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk evaluasi terhadap Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah rendah. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan adanya hak dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan berpartisipasi melakukan pengawasan apabila tidak disertai dengan adanya kesadaran masyarakat, adanya komunikasi yang balk antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan akses informasi yang baik serta memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. kedua, Akibat yang ditimbulkan dari adanya pengawasan masyarakat akan sangat tergantung pada respon pemerintah daerah, apabila pemerintah daerah mampu mengakomodir masukan/tanggapan masyarakat maka akan menciptakan social support atau dukungan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan terwujudnya pemerintahan daerah yang stabil, akan tetapi apabila pemerintah daerah tidak mampu mengakomodir masukan/tanggapan dari masyarakat maka akan muncul rasa kecewa pada masyarakat yang secara ekstrim dapat diungkapkan melalui aksi demonstrasi yang dapat berujung pada aksi menurunkan pemerintahan yang sah ; Ketiga, Model yang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) diawali dengan menerapkan konsep-konsep yang merupakan penjabaran dari reinventing government, yaitu transformasi yang mendasar dari sistem dan organisasi pemerintah daerah untuk menciptakan peningkatan yang dramatis dalam keefektifan, efisien, bertanggungjawab. Implementasi dari model tersebut didukung oleh core and culture strategy, control and customer strategy, and concequences strategy
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi