• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kedudukan dan kewenangan badan pertahanan nasional republik indonesia setelah dihapuskannya kementrian agraria

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700297	353.3 Yah k/11.415	Perpustakaan Pusat (Ref.11.415)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	353.3 Yah k/11.415
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xi,;142 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	353.3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kewenangan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Yahya, Saleh

• ABSTRAK Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah, Pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dilaksanakan oleh lembaga Menteri Agraria, akan tetapi pada jaman orde baru dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 penyelenggaraan otoritas kewenangan dibidang agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, kemudian dikuatkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa tugas keagrariaan adalah salah satu tugas dan fungsi dari Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Agraria sampai dengan Tahun 1988, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 fungsi penyelenggaraan kewenangan di bidang keagrariaan diselenggarakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionai, sejak saat itu lembaga Badan Pertanahan Nasional menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dibidang pertanahan, kemudian dalam perkembangannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan lembaga Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut menimbulkan banyak permasalahan hukum, karena tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari peraturan yang lebih tinggi dan dinilai tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan pelayanan pertanahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD). Secara umum penulisan ini membahas mengenai kewenangan dan kedudukan Badan Pertanahan setelah dihapuskannya kementerian Agraria. -Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan ' yang diteliti dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya kemudian dilakukan analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang diutamakan meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan dan kewenangan lembaga Badan Pertanahan Nasiona) di bidang pertanahan setelah dihapuskannya kementerian agraria tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat, walaupun dasar pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dinilai masih menimbulkan permasalahan hukum karena adanya disinkronisasi dan disharmonisasi dengan ketentuan yang Iebih tinggi yaitu UUPA dan UUPD.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.