Pengaruh Implementasi Kebijakan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Terhadap Kesempatan kerja di kota Bandung
Dalam otonomi daerah, pelayanan bidang ketenagakerjaan menjadi urusan
wajib penyelenggaraan pemerintahan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001110100201 348.02 Afi p/R.17.276 Perpustakaan Pusat (REF.17.276) Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 348.02 Afi p/R.17.276Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2011 Deskripsi Fisik xv,;244 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 348.02 Afi pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Afiyah, Salamatul -
Dalam otonomi daerah, pelayanan bidang ketenagakerjaan menjadi urusan
wajib penyelenggaraan pemerintahan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur
dalam Undang-undang ~omor:32 Tahun: 2004 tentang Otonomi Daerah.
Kebijakan wajib Iapor lowongan pekerjaan dituangkan dalam Kepres No.4 tahun
1980, keberhasilan implementasinya tergantung pada implementor kebijakan,
dalam hal ini adalah Iembaga pemerintah yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan,
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui lebih mendalam dan
menganalisa implementasi kebijakan wajib lapor lowongan pekerjaan dan
keterkaitannya dengan kesempatan kerja di kota Bandung, 2)Mengetahui besarnya
pengamh implementasi kebijakan wajib lapor lowongan pekerjaan terhadap
kesempatan kerja .
Penelitian ini dilaksanakan di kota Bandung, dengan unit analisis
perusahaan (pengusaha) yang terdaftar dalam wajib Iapor ketenagakeljaan di
Dinas Tenaga Kerja kota Bandung dengan ukuran sampel 100 pengusaha dari
populasi sekitar 4.862 perusahaan. Metode penelitian dirancang kuantitatif,
eksplanatori dan konfirmatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik sampling acak sederhana dan analisis data menggunakan pemodelan
anaJisis jalur. Pendekatan melalui model implementasai kebijakan serta dilengkapi
dengan analisis secara kuantitatif survai menggunakan kuestioner terstruktur
berisi operasionaiisasi variabel kedalam dimensi dan indikatomya berwujud
pemyataan yang diajukan kepada responden.
Hasil penelitian dan analisis statistik menggunakan korelasi dan analisis
jalur membuktikan implementasi kebijakan wajib lapor lowongan pekerjaan,
bahwa faktor disposisi dan struktur birokrasi terbukti secara signifikan
berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja di kota Bandung, sedangkan
faktor komunikasi dan sumber-sumber berpengaruh secara tidak signifikan.
Dengan demikian, dua faktor yangberpengaruh secara signifikan ( disposisi dan
struktur birokrasi ), hasil penelitian memperkuat teori Edward G.C (1980)
mengenai Implementing Public Policy. Secara komprehensif pengaruh variabel
implementasi didominasi oleh variable disposisi dan stuktur birokrasi berpengaruh
terhadap kesempatan kerja, namun demikian secara keseluruhan kesempatan
kerja masih dipengaruhi oleh faktor luar ( epsilon ).
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.