• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Efektivitas Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Negeri (Studi Di Kota Ambon)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700012	351 Tuh e/R.17.162	Perpustakaan Pusat (REF.17.162)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Tuh e/R.17.162
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiv,;178hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Efektivitas Implementasi kebijakan, Komunikasi, Su
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Tuhumuri,Joanita,Joana

• Fokus penelitian ini adalah Efektivitas implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon. Terjadi perubahan status desa menjadi negeri didasarkan oleh adanya kebijakan pemerintah kota Ambon yang dituangkan dalam Perda No 3 Tahun 2008 dengan ketentuan bahwa desa-desa di kota Ambon yang masih memiliki ciri sebagai masyarakat adat diubah statusnya menjadi negeri dan menjalankan pemerintahan adat, Namun dalam pemberlakuan penyelenggaraan pemerintahan negeri di kota Ambon masih belum memenuhi aturan-aturan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti terlibat secara langsung mengikuti, mengamati dan mencari informasi. Data diperoleh dari informan yaitu Pemerintah kota, pemerintasah negeri, Tokoh adat dan masyarakat yang didukung oleh dokumen. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan serta berbagai produk hukum yang terkait dan relevan dengan kebijakan perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon belum efektif disebabkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang tidak didukung oleh kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintahan negeri serta para tokoh adat melalui penataan struktur kelembagaan adat pemerintahan negeri serta sosialisasi perda No 3 Tahun 2008 sebagai upaya mengembalikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi pemerintahan negeri menurut hukum adat yang berlaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.