Detail Cantuman

Image of Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penataan Lingkungan Di Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung

 

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penataan Lingkungan Di Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung


ABSTRAK
STATUS KEPEMILIKAN TANAH PERMUKIMAN BARU BAGI
PENGUNGSI PASCA KONFLIK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120700182346.046 Mun p/R.11.191Perpustakaan Pusat (Ref.11.191)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    346.046 Mun p/R.11.191
    Penerbit Program Pasca Sarjana : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ix,;138 hlm,;29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    346.046
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK
    STATUS KEPEMILIKAN TANAH PERMUKIMAN BARU BAGI
    PENGUNGSI PASCA KONFLIK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
    NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK
    POKOK AGRARIA
    Konflik sosial dalam tingkatan tertentu membawa dampak yang multidimensional. Salah satu dampak konflik sosial, pada level masyarakat, adalah terbentuknya komunitas pengungsi yang terpaksa keluar dari lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian ini mempersoalkan mengenai kepemilikan hak atas tanah permukiman baru pengungsi pasca konflik yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai status kepemilikan tanah pengungsi Kayu Tiga dan Kahena, Kecamatan Sirimau pasca konflik di Kota Ambon dikaitannya dengan UUPA, serta untuk menemukan upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat pengungsi Kayu Tiga dan Kahena terhadap ketidakjelasan Bukti Hak Atas Tanah dalam kaitannya dengan UUPA.
    Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analistis yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ditambah penelitian lapangan yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif.
    Hash penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat korban konflik di Kota Ambon yang dimukimkan oleh pemerintah melalui program penanggulangan pengungsi tidak memiliki sertifikat hak atas tanah yang ditempatinya. Masyarakat tentu tidak menginginkan konflik baru karena ketidakjelasan kepemilikan tanah tersebut.
    vi
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi