reformasi birokrasi dalam pe1ayanan publik pada perizinan masih belum menunjukan perubahan yang signifikan khususnya dalam perbaikan pe1ayanan perizinan di BPPT Provinsi
Pene1itian 1111 dilatarbelakangi dari permasalahan reformasi birokrasi
dalam pe1ayanan publik pada perizinan masih belum menunjukan perubahan ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001140700253 320 Mel r/R.17.61 Perpustakaan Pusat (REF.17.61) Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 320 Mel r/R.17.61Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2014 Deskripsi Fisik xiii, 126 hlm. ; il. ; 29 cm145Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320 Mel rTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Rd. Nila Meliasari -
Pene1itian 1111 dilatarbelakangi dari permasalahan reformasi birokrasi
dalam pe1ayanan publik pada perizinan masih belum menunjukan perubahan yang
signifikan khususnya dalam perbaikan pe1ayanan perizinan di BPPT Provinsi
Jawa Barat.
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui; (1)
Reformasi birokrasi sektor pe1ayanan publik yang berlangsung di BPPT Provinsi
Jawa Barat; dan (2) Strategi yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai
permasalahan dalam proses reformasi birokrasi sektor pelayanan publik di BPPT
Provinsi Jawa Barat.
Metode pene1itian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan
dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara.
Basil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Reformasi birokrasi di BPPT
Provinsi Jawa Barat dilakukan pada sisi penataan ke1embagaan, ketatalaksanaan
dan sumber daya aparatur. Temuan pene1itian menunjukan bahwa pada reformasi
birokrasi dalam penataan kelembagaan dilakukan me1alui perubahan UPPTSP
menjadi BPPT dan pemberian wewenang penandatangan perizinan. Sedangkan
dalam reformasi birokrasi ketatalaksanaan dilakukan melalui penyederhanaan
SOP perizinan, pembukaan gerai layanan, Site Mobile Services/SM'S,
Pengembangan Aplikasi Pe1ayanan Perizinan untuk Publik (SIMPATIK) dan
pengembangan aplikasi statistik perizinan. Selanjutnya reformasi birokrasi pada
sumber daya aparatur dilakukan melalui program training for success, sistem
penilaian kerja dan standar kompetensi jabatan instansi BPPT Provinsi Jawa
Barat; dan (2) Terdapat permasalahan pada reformasi birokrasi pada BPPT
Provinsi Jawa Barat khususnya mengenai ke1embagaan, ketatalaksanaan dan
sumber daya aparatur. Adapun strategi yang dapat diambil yaitu (a) Perluasan
wewenang teknis didasarkan pada kebutuhan potensial, kemampuan organisasi
dan SDM serta ketersediaan sarana dan prasama; (b) Perampingan dengan
mengidentifikasi konsep penggabungan bidang dengan menerapkan organisasi
berbasis kinerja dan kompetensi; ( c) Memperpendek mekanisme dan prosedur
serta memilih kriteria persyaratan pada si si subtansi dan urgensi; (d) Optimalisasi
penggunaan sistem teknologi informasi dalam segala aspek pelaksanaan; ( e)
Diperlukan kesesuaian latar berlakang dalam upaya optimalisasi kinerja dengan
menitik beratkan pada kompetensi pegawai; (t) Pengurangan jumlah pegawai
dengan peningkatan penggunaan informasi teknologi pada pelaksanan Perizinan;
dan (g) Pemberian pelatihan dan pendidikan dengan sistem target kompetensi dan
insentif. -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.