Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Koordinasi antar lembaga dalam penanganan pasca bencana alam Tsunami di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

 

Koordinasi antar lembaga dalam penanganan pasca bencana alam Tsunami di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

Pasca gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia
langsung membentuk tim penanggulangan pada fase tanggap darurat yang

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    007681351 Anw k/R.17.119.1Perpustakaan Pusat (REF.17.119.1)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Anw k/R.17.119.1
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;124hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 Anw k
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Koordinasi Penanganan Bencana
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pasca gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia
    langsung membentuk tim penanggulangan pada fase tanggap darurat yang
    bertugas untuk menangani daerah bencana dan memberikan pertolongan pertama.
    Sejumlah lembaga donor dari dalam maupun luar negeri langsung memberikan
    bantuannya untuk Aceh. Setelah fase tanggap darurat, selanjutnya dilakukan
    rehabilitasi dan rekonstruksi karena kerusakan yang terjadi sangat parah. Rumah,
    instansi pemerintah, dan sejumlah lembaga lain hancur dan rata dengan tanah. Hal
    ini membutuhkan dana dan waktu perbaikan yang tidak sedikit. Pada 30 April
    2005 Pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan khusus yaitu Badan
    Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dikepalai oleh Kuntoro
    Mangkusubroto.

    Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) adalah badan yang
    menerima amanat untuk membangun kembali dan juga mengelola dana
    rekonstruksi pasca gempa dan tsunami Desember 2004. Membangun dan menjaga
    kepercayaan dari negara donor adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi
    oleh badan ini. Koordinasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan
    sejumlah lembaga donor, LSM, NGOs, instansi pemerintah dan masyarakat
    merupakan suatu kolaborasi dan kerja sama dalam merealisasikan komitmennya
    untuk pembangunan Aceh.

    Tugas yang diemban oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bukanlah
    tugas yang ringan karena sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia, belum
    pemah didirikan suatu badan yang khusus dibentuk sebagai koordinator dan
    pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kepalanya setingkat
    Menteri, sehingga Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak memiliki
    panduan/contoh sebelumnya dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Badan
    Rehabilitasi dan Rekonstruksi berusaha keras untuk membangun Aceh ke arah
    yang lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya bencana (build back better)
    dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan struktur
    administrasi dan manajemen yang "flat", serta sistem pendukungnya yang
    fungsional dan ringkas.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi