• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Formulasi model kebijakan standarisasi industri pertanian dalam menghadapi pasar global ( Studi kasus di jawa barat )

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100024	338.159 82 Sug f/R.12.46	Perpustakaan Pusat (REF.12.46)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	338.159 82 Sug f/R.12.46
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Ekonomi Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xxi,;253 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	338.159 82 Sug f
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Model Kebijakan, kebijakan standardisasi, industri
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sugandi Rudiama

• WTO atau World Trade Organization dibentuk pada 15 April 1994 di Maroko, dan Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun1994. Sebagai anggota WTO Indonesia" juga menyetujui Agreement on Technical Barrier on Trade (TBT). TBT ini menekankan penggunaan regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian dalam perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kesiapan industri pertanian dalam regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian, sekaligus membuat model kebijakan standardisasi pertanian dalam menghadapi pasar global (studi kasus di jawa barat). Penelitian dilakukan di 26 KabupatenIKota di Jawa Barat pada 9 responden yang mewakili pemangku kepentingan pertanian. Mereka adalah produsenlpetani kecil, petani menengah, petani besar, konsumenJpedagang kecil, pedagang menengah, pedagang besar, dinas pertanian, dinas perdagangan dan penyuluh pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh petani selaku produsen dan pedagang selaku konsumen. Kemudian apakah mereka sudah terlibat dalam perumusan ataupun revisi SNI dan juga mengetahui apakah peraturan perundangan dan kelembagaan penilaian kesesuaian yang ada sudah menunjang industri pertanian. Setelah data terkumpul dari lapangan, kemudian diuji secara statistik menggunakan Chi-kuadrat, hasilnya pemangku kepentingan standardisasi pertanian belum menerapkan SNI dan juga belum terlibat dalam perumusan SNI. Demikian pula dengan peraturan perundangan serta kelembagaan penilaian kesesuaian yang ada belum menunjang industri pertanian. Dari hasil penelitian tersebut dibuatlah formulasi model kebijakan standardisasi industri pertanian. yang menggambarkan serta menjelaskan bagaimana produk yang be1um menerapkan SNI, supaya menjadi produk ber-SNl agar kemudian siap memasuki pasar global. Pertama peraturan perundangan yang ada harus direvisi yaitu Undang undang Pemerintah Daerah dan dilengkapi dengan membuat yang baru yaitu, Undang-undang Standardisasi dan Metrologi. Setelah itu dengan mengaeu kepada kedua Undang undang tersebut, Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah tentang himbauan penerapan SNI sekaligus memberikan insentif bagi mereka yang menerapkannya. Kelembagaan penilaian kesesuaian yaitu, laboratorium pengujian untukfresh fruit, lembaga sertifikasi produk dan lembaga inspeksi yang dekat masyarakat petani perlu diwujudkan, serta harus diakreditasi oleh KAN. Pemangku kepentingan standardisasi pertanian di daerah harus dengan sukarela menerapkan SNI serta menjadi anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia (Mastan) sehingga dapat ikut terlibat dalam perumusan ataupun revisi SNI. Apabila keseluruhan komponen yang terdapat dalam model tersebut .. diimplementasikan, maka industri pertanian Jawa barat akan siap memasuki pasar global. Model kebijakan standardisasi pertanian ini dapat dijadikan model, baik untuk daerah lain maupun Indonesia secara keseluruhan. Pada saatnya nanti industri pertanian Indonesia akan siap memasuki pasar global.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.