• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Kawasan Pesisir Di kota Tanjungpinang

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100098	320 Nen p/R.17.217	Perpustakaan Pusat (REF.17.217)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Nen p/R.17.217
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xvii,;237 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Nen p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	pengawasan, pemerintah daerah, pengelolan sampah,
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Nengsih, Neng Suryanti

• Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah pestsir merupakan ekosistem yang' sedang men gal ami ancaman akibat pencemaran sampah yang bertebaran di wilayah laut. Sampah yang mengapung di kawasan pesisir menyebabkan permasalahan dalam batas air pantai. Sampah tersebut dapat dengan mudah kontak dengan binatang air, manusia, perahu, jaring nelayan dan lain sebagainya. Masyarakat pantai juga cenderung kehilangan sumber kehidupan dan mata pencaharian. Dengan demikian kawasan pesisir tersebut memerlukan pengelolaan sampah yang maksimal. Pengelolaan sampah kawasan pesisir tersebut berjalan dengan maksimal memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif .. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, in­ depth interview dan studi pustaka. Sedangkan penentuan informan dilakukan secara purposive. Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang belum optimal karena masih terdapat kendala-kendala dari segi sumber daya manusia yang meliputi terbatasnya pengawas lapangan dalam pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana dan terbatasnya penganggaran yang disebabkan belum maksimalnya realisasi retribusi dibidang persampahan, penggangkutan dan pengumpulan serta pembuangan sampah. Pengawasan pemerintah daerah pada saat pekerjaan berlangsung diperoleh hasil bahwa tidak ada penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan yang menjadi acuan Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir. Pengawasan timbal balik menunjukkan fakta timbulan sampah di kawasan pesisir diakibatkan tidak berjalannya pengawasan pendahuluan dan pengawasan ketika pekerjaan berlangsung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.