• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sektor Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Konteks Otonomi Daerah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100124	320 Wah I/R.17.255	Perpustakaan Pusat (REF.17.255)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Wah I/R.17.255
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xvi,;354 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Wah I
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Sektor Keamanan dan Ketert
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Wahyurudhanto, Albertus

• Fokus penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Sektor Keamanan dan Ketertiban' Masyarakat dalam Konteks Otonomi Daerah ini, adalah untuk menelahaan peran aktor keamanan oleh negara terutama oleh Kepolisian Negara RI (Polri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah. Permasalahan yang diteliti adalah adanya fakta terjadinya benturan dalam implementasi Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam urusan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkap fakta, serta memperoleh temuan empiris baru berkenaan dengan pelayanan sektor keamanan dan ketertiban masyarakat dalam konteks implementasi otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab benturan implementasi kebijakan sektor keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah hambatan prosedural administratif, tidak adanya standarisasi kompetensi, dan benturan regulasi. Hal ini karena adanya perbedaan persepsi untuk mengimplementasikan tugas pokok para aktor keamanan dalam implementasi otonomi daerah, yaitu Polri dan Pemda sesuai dengan regula si yang mengatur kewenangan serta tanggung-jawabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya penanggung-jawab standarisasi kebijakan pelayanan sektor keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang menjadi acuan dan sarana kontrol implementasi kebijakan untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warga negara, dan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif di era otonomi daerah. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini, direkomendasikan untuk dilakukan revisi atas regulasi yang mengatur sektor keamanan dan ketertiban masyarakat oleh negara dengan menerapkan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan urusan keamanan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.