Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Implementasi kebijakan pemeintahan gampong di prov. Nanggoe Aceh Darussalam (studi di Kab. Pidie)

 

Implementasi kebijakan pemeintahan gampong di prov. Nanggoe Aceh Darussalam (studi di Kab. Pidie)

Pemerintahan gampong merupakan unit pelayanan pemerintahan terendah
dalam struktur pemerintahan Provinsi NAD. Dalam upaya mewujudkan

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001110100014320.859 811 Nas i/R.17.264Perpustakaan Pusat (REF.17.264)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320.859 811 Nas i/R.17.264
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xv,;251 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320.859 811 Nas i
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Pemerintahan gampong merupakan unit pelayanan peme
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pemerintahan gampong merupakan unit pelayanan pemerintahan terendah
    dalam struktur pemerintahan Provinsi NAD. Dalam upaya mewujudkan
    penyelenggaraan pemerintahan gampong yang efektif, pemerintah Provinsi telah
    mengeluarkan kebijakan tentang pemerintahan gampong untuk diimplementasikan
    pelaksanaannya di Kabupaten Pidie. Namun demikian, implementasi kebijakan
    tersebut beJum terlaksana dengan baik, karena struktur keJembagaan gampong
    cenderung belum berfungsi sesuai dengan amanah kebijakan tentang
    pemerintahan gampong. Kelembagaan gampong pada saat ini masih berfungsi
    sebagai pelaksana kegiatan adat-istiadat ketimbang sebagai agen pemerintahan
    yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.

    Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam
    mengapa pemerintahan gampong belum terealisasi di Kabupaten Pidie. Penelitian
    ini menggunakan metode kualitatif, dan analisisnya mengacu pada pola pemetaan
    implernentasi kebijakan Model Edward Ill, yang tingkat keberhasilan
    implementasi kebijakan mencapai tujuannya dilihat dari empat komponen:
    komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
    pemerintahan gampong di Kabupaten Pi die belum sesuai dengan tujuan kebijakan.
    Komunikasi yang kurang jelas dan konsisten dari pemerintah provinsi ataupun
    kabupaten itu, dan rendahnya kemampuan sumber daya yang melaksanakan
    kebijakan itu, sikap yang tidak konsisten dan belum sempurnanya struktur
    birokrasi rnerupakan komponen penghambatan tercapainya tujuan implementasi
    kebijakan itu.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi