Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Implementasi Kebijakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

 

Implementasi Kebijakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

Penelitian ini didasarkan ,atas adanya fenomena yang menunjukan bahwa
implementasi kebijakan pemungutan BPHTB di Kabupaten Sanggau belum ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001140100118351 Pud I/R.17.350Perpustakaan Pusat (REF.17.350)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Pud I/R.17.350
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii,;227 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 Pud I
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    implementasi kebijakan, pemungutan pajak, peningka
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini didasarkan ,atas adanya fenomena yang menunjukan bahwa
    implementasi kebijakan pemungutan BPHTB di Kabupaten Sanggau belum berhasil
    mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
    penyebab implementasi kebijakan pemungutan BPHTB di Kabupaten Sanggau belum
    berhasil.

    Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

    Informan penelitian ditentukan secara purposive yaitu para pegawai yang terlibat dalam
    implementasi kebijakan pemungutan BPHTB. Pengumpulan data dilakukan dengan
    wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

    Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum berhasilnya implementasi
    kebijakan pemungutan BPHTB di Kabupaten Sanggau disebabkan karena standar dan
    sasaran kebijakan belum dipahami oleh para pelaksana kebijakan, kurangnya alokasi
    dana dan kuantitas serta kualitas sarana sumber daya yang tersedia untuk melaksakan
    kebijakan, komunikasi antar organisasi yang belum menunjang yaitu belum adanya
    kejelasan dan konsistensi kebijakan, karakteristik organisasi kurang mendukung yakni
    belum adanya koordinasi dan petunjuk pelaksanaan kebijakan, kurang adanya komitmen
    yang kuat dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas, dan faktor
    lingkungan sosial ekonomi dan politik yang belum mendukung yakni belum ada
    dukungan angaran dan tingkat penghasilan masyarakat masih rendah serta belum
    adanya dukungan kelompok kepentingan.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi