• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SEcara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100022	352.3 Rak E/R.17.430	Perpustakaan Pusat (REF.17.430)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.3 Rak E/R.17.430
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvi,;229 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.3 Rak E
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Konsep baru yang ditemukan dari hasil penelitian i
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rakhmansyah, Mohamad

• Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Evaluasi Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Informan penelitian adalah evaluator sebanyak sembilan orang yang terdiri: lima orang dari Sekretariat Daerah, satu orang dari inspektorat, satu orang dari Dinas InfokomlUPTD LPSE dan dua orang dari penyedia barang/jasa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Evaluasi kebijakan pengadaan barangljasa pemerintah secara elektronik yang didasarkan pada kriteria Efektivitas, diperoleh hasil belum efektif, dikarenakan dalam target pelelangan masih terdapat paket kegiatan dilelang ufang, yaitu tahun 2UI2 sebanyak r 63' paket dari 580 paket dan tahun 2013 sebanyak 98 paket dari 546 paket. Disamping itu, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) belum dapat mendeteksi terhadap berkas administrasi yang melanggar/salah. Untuk kriteria Efisiensi, diperoleh hasil telah tercapai efisiensi, sebagaimana adanya penghematan anggaran dari ratio HPS dengarr kontrak pekerjaarr yaitu sebesar 12,27 persen pada tahun 2012 dan sebesar 10,62 persen pada tahun 2013. Pada kriteria Kecukupan, diperoleh hasil sudah memadai, dalam hal kewenangan yang diberikan kepada Pokja untuk melakukan proses pelelangan baik yang tertera dalam aturan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maupun memalui Surat Perintah dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Dari kriteria Perataan, diperoleh hasil belum baik, karena informasi dari hasil evaluasi oleh evaluator tidak dilaporkan kepada pembuat kebijakan (walikota), dan juga tidak diinformasikan kepada kepala SKPD. Begitu juga pada kriteria Responsivitas atau Daya Tanggap, diperoleh hasil belum baik, karena dari pihak pengusaha daerah/lokal meminta adanya pembinaan dari Pemerintah Kota Tangerang, yaitu berupa pertemuan-pertemuan, setiap dua bulan sekaIi. Saat ini hanya ada satu kali dalam bentuk pelatihan teknis jasa konstruksi yang merupakan kegiatan Dinas Tatakota. Sedangkan untuk kriteria Ketepatan, diperoleh hasil sudah tepat atau layak untuk kebutuhan masyarakat, karena adanya generalitas, konsistensi dan kejelasan serta keadilan dan efisiensi. Konsep baru yang ditemukan dari hasil penelitian ini adalah mengenai integritas evaluator menentukan terhadap kualitas dan kinerja kebijakan pengadaan barangljasa.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.