• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengelolaan hutan rakyat : sertifikasi dan non sertifikasi (studi kasusu di kab. prov. jawa tengah)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700297	634.9 Wah p/R.25.329	Perpustakaan Pusat (REF.329)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	634.9 Wah p/R.25.329
  Penerbit	Magister Ilmu Lingkungan : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xiv,;172 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	634.9 Wah p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	pengelolaan hutan rakyat, sertifikasi, kelestarian
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Wahyudin amin

• PENGELOLAAN HUT AN RAKY AT : SERTIFIKASI DAN NON SERTIFlKASI (Studi Kasus di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah) ABSTRAK Sertifikasi hutan hadir sebagai suatu alat pasar untuk mendorong pengelolaan hutan lestari. Namun demikian, perkembangan sertifikasi hutan rakyat dirasakan masih sangat lambat. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji proses pengelolaan hutan rakyat sertifikasi dan hutan rakyat non sertifikasi serta mengkaji apa yang membuat petani tertarik mengikuti program sertifikasi dan mengapa ada petani yang tidak tertarik mengikutinya, Penelitian ini bersifat explanatory dengan memadu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui proses pengelolaan hutan rakyat sertifikasi dan non sertifikasi. Metode kuantitatif digunakan untuk menggali data terkait alasan mereka tertarik mengikuti atau tidak mengikuti sertifikasi hutan rakyat. Data kualitatif diambil dengan cara mewawancarai informan-informan yang dipilih secara purposive sampling. Data kuantitatif diambil dengan memberi kuesioner terhadap anggota kelompok tani menggunakan metode proportionate random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat sertifikasi dilakukan pada level koperasi dan kelompok tani. Pada tahapan pelaksanaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan terutama kayu secara jelas dilakukan secara kolektif melalui koperasi. Pada hutan rakyat non sertifikasi tidak terdapat upaya pengaturan pemanenan dan pemasaran hasil hutan secara kolektif. Petani hutan rakyat sertifikasi tertarik mengikuti sertifikasi terutama didorong oleh harapan akan harga jual kayu yang lebih tinggi dari pasar lokal, meningkatkan akses pemasaran, peran TFT yang gencar mensosialisasikan, harapan pelatihan administrasi dan harapan bantuan keuangan. Petani di hutan rakyat non sertifikasi tidak tertarik mengikuti sertifikasi hutan rakyat disebabkan oleh kesulitan mendapatkan informasi mengenai sertifikasi hutan rakyat serta petani tidak paham akan sertifikasi. Petani di KTH Ngudi Makaryo, mengalami traumajika kegiatan tidak berasal dari pemerintah, sehingga mereka sangat hati-hati dalam menyikapi sertifikasi. Terkait dengan indikator kelestarian, terdapat perbedaan pada cara penebangan dan pengaturan hasil antara antara hutan rakyat sertifikasi dan non sertifikasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.