• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kebijakan Lembaga Penyiaran dalam Pengelolaan Program Siaran Pemilu

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140900081	302.2 Hid k/R.62.45	Perpustakaan Pusat (REF.62.45)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302.2 Hid k/R.62.45
  Penerbit	Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat(LPPM) : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	vi,;73 hlm,;28cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302.2 Hid k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Riset ini dilakukan untuk melihat fenomena tersebu
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dadang Rahmat Hidayat

• Laporan ini merupakan laporan akhir penelitian tentang kebijakan lembaga penyiaran di Indonesia dalam Pernilu 2014. Menjelang masa kampanye pemilu anggota legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, media massa harus segera bersiap-siap untuk menjadi saluran yang digunakan para peserta Pemilu untuk berlomba mempengaruhi masyarakat. Fenomena yang biasa terjadi ini menjadi menarik karena banyak terjadi media massa tidak mampu menjaga independensinya sebagai lembaga yang netral. Riset ini dilakukan untuk melihat fenomena tersebut terutama pad a lembaga penyiaran. Tujuannya adalah untuk menemukan kebijakan program siaran Pemilu dalam hal pemilu 2014, mengkritisi kinerja lembaga penyiaran meialui konsep-konsep dan teori yang relevan, serta untuk merumuskan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya lembaga penyiaran berperilaku. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan objek beberapa lembaga penyiaran di Kalimantan Tirnur, Aceh dan Jawa Timur. Dalam melakukan analisis, peneiiti menggunakan konsep Jurnalisme Damai, Elemen Jurnalisme, Kode Etik Jurnalistik, serta P3/SPS KPI. Dari hasil riset diternukan bahwa ada indikasi dan kecenderungan beberapa lembaga penyiaran memanfaatkan momentum pemilu untuk menjadi sarana sosialisasi dan bahkan kampanye sekaligus momentum untuk mendapatkan keuntungan pemasangan iklan dari para peserta pemi lu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Meski ditemukan ada yang sangat kentara keberpihakan kepada kandidat tertentu namun secara umum masih berada pad a jalur yang sesuai dengan rarnbu-rambu atau ketentuan penyelenggaraan siaran pemilu. Keberpihakan yang kentara salah satunya berkaitan dengan kedekatan pemilik atau pengelola media dengan kandidat atau partai pengusung kandidat pada lembaga penyiaran.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.