• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Hubungan Eksekutif dan Legislatif (Studi Tentang Formulasi Kebijakan APBD tahun 2015 di Kab. Maluku Tengah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007381	320 Muh h/R.17.62	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Muh h/R.17.62
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xiii, 223 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Muh h
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2015
  Subyek	Hubungan Eksekutif.Legislatif, Formulasi APBD
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	Muhammad Risal Sahupala

• APBD merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah, disusun oleh pemerintah daerah bersama­ sama DPRD. APBD merefleksikan relasi politik antar aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumber daya. Dalam tahapan penyusunan pA.PBD tidak terlepas dari konteks relasi politik Penelitian ini membahas hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam forrnulasi kebijakan anggaran. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah Bagaimana po la hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan priori as plafon anggaran sementara serta pembahasan rancangan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, dengan pengolahan data secara deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis praktek pemerintah daerah dan DPRD di Kabupaten Maluku Tengah dalam formulasi kebijakan APBD Tahun 2015. Data dikumpulkan adalah data skunder dan data primer melalui observasi, dokumen-dokumen, materi audio dan visual, serta wawancara secara mendalam. Penetuan informan menggunak teknik porposive dengan informan yang terdiri dari, Pernerintah Daerah (Tl\PD, SKPD) dan DPPJ) (Banggar, Komisi, dan Fraksi), serta LSM, Akademisi. Fokus penelitian ini adalah Hubunag Eksekutif Dan Legislatif dalam proses perumusan. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Daerah (T APD) lebih dominan dari DPRD (Banggar) dalam pembahasan kebijakan urnurn anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Pada tahap pembahasan RKA-SKPD, terjadi proses akomodasi, kepentingan DPRD (Komisi) sama domainannya dengan eksekutif (SKPD), dalam penyelarasan RAPBD terjadi proses akomodasi. DPRD (Banggar) dan T APD melakukan kompromistik, dan pada tahapan Paripurna RAPBD Eksekutif lebih dominan dari DPRD tidak memiliki buku APBD dan peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran ABPD T.A: 2015. -- Kesirnpulan dalam penelitian ini adalaha huhungan kerjasama (cooperation) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibangun dalam pembahsan kebijakan urnurn anggran dan prioritas plafon anggaran dan pentapan rancangan RAPBD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015, melalui, tawar-menawar (bargaining), kompromi (compromise), dan akomodasi (accomodation). dimaknai sebagai sebuah proses politik yang bersifat elitis, legitimasi kebijakan hanya ditujukan untuk menjawab kepentingan aktor yang terlibat dalam proses perumusan APBD.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.