Detail Cantuman

Image of Koordinasi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan (PIPPK) di Kota Bandung

Text  

Koordinasi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan (PIPPK) di Kota Bandung


Tesis ini akan rnembahas mengenai Koordinai Perangkat Daerah (PD)
dalam Pelaksanaan Program lnovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030008317351.598 243 2 Rad kPerpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351.598 243 2 Rad k/R.17.172.7
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 145 hlm. ; ill. ; 29,5 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351.598 243 2
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Tesis ini akan rnembahas mengenai Koordinai Perangkat Daerah (PD)
    dalam Pelaksanaan Program lnovasi Pembangunan dan Pemberdayaan
    Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Keeamatan Bandung
    Wetan). Koordinasi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan PIPPK yang
    melibatkan banyak pihak lintas organisasi, sebagai penyambung informasi
    maupun untuk menyamakan presepsi dalam meneapai tujuan program yang
    diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmanakoordinasi
    Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan
    Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) dilakukan.

    Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi yang
    dikemukakan oleh Bouekaert, Peters dan Verhoest yang terbagi menjadi 5
    indikator, yaitu Dasar Interaksi, Tujuan, Pedoman, Pengendalian dan Evaluasi,
    Peran Pemerintah dan Sum bet Daya yang Dibutuhkan dengan pendekatan
    mekanisme jaringan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi
    kasus dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui
    observasi dan wawaneara mendalam.

    Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa koordinasi yang
    dilakukan seeara dasar interaksi dan tujuan tim pengarah PIPPK tingkat kota
    dengan tim pengarahPIPPK tingkat kecamatan be1um terjalin secara sinergis dan
    intensitasnyapun terbilang sedikit dalam menggelar rapat maupun forum khusus
    dalam membahas kegiatan PIPPK, sehingga tujuan koordinasi tidak tereapai. Hal
    ini berdampak pada adanya penyimpangan pembangunan kantor linmas di
    Kelurahan Cihapit menggunakan dana PIPPK yang bertentangan dengan
    Peraturan Daerah Kota Bandung dan tumpang tindih kewenangan dalam
    pelaksanaan PIPPK. SeearaPedoman, Pengendalian dan evaluasi telah tertuang
    dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 20] 5 tentang Pelaksanaan
    PIPPK, namun dari pelaksanaan koordinasinya belum berjalan dengan efektif.
    Kontribusi dari peran Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung koordinasi
    pelaksanaan PIPPK belum dirasakan seeara maksimal oleh aparatur kewilayahan,
    sehingga upaya dalam meningkatkan manajemen jaringan koordinasi antar tim
    pengarah perlu dilakukan, seperti halnya membuat sistem jaringan in form asi
    pelayanan terpadu bagi tim pengarah P]PPK dan juga dapat digunakan oleh
    masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan dalam koordinasi pelaksanaan PIPPK
    di Keeamatan Bandung Wetan masih begitu minim, baik dari segi kuantitas
    maupun kualitas aparatumya.

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan
    saran bahwa tim pengarah PIPPK Pemerintah Kota Bandung perlu membuat
    sistem informasi pelayanan terpadu yang dapat digunakan sebagai wadah
    berkoordinasi antar tim pengarah PIPPK dan dapat digunakan masyarakat sebagai
    sarana pengaduan maupun penyampaian aspirasi mengenai PIPPK.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi