• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ISI ULANG E-MONEY DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/17/PBI/2016 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELEKTRONIC MONEY

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008314	346.07 Agu p	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Agu p/R.11.278.3
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 129 hlm. ; ill. ; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.07
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	E-Money, Prinsip Syariah, Isi Ulang.
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	AGUNG

• Perkembangan informasi dan teknologi, berkembang pula jenis - jenis uang, salah satunya adalah uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran elektronik atau non tunai yang disimpan dan chip based (kartu elektronik) atau server based (media elektronik). Nilai uang yang disimpan secara elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit. Nilai uang yang ditukar dari uang kartal ke bentuk uang elektronik nilainya harus sama. Dalam pertukaran nilai ini terdapat permasalahan dalam prinsip syariah, yaitu adanya biaya tambahan (top up) dalam setiap transaksinya. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli isi ulang uang elektronik (e-money), dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna e-money dalam transaksi jual beli isi ulang yang melanggar prinsip syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisis data yang ada. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan prinsip syariah dalam transaksi isi ulang uang elektronik yaitu dengan cara selesaikan dahulu pertukaran nilai uang kartal ke bentuk uang elektronik, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nilai uang tersebut, sesuai dengan akad al-sharf dalam pertukaran nilai mata uang. Untuk mendapatkan fee dalam transaksi isi ulang ini dapat diperoleh dengan adanya sharing cost antara penerbit dan merchant yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, sehingga tidak membebankan kepada pemegang kartu. Perlindungan hukum terhadap adanya pelanggaran syariah dalam transaksi isi ulang uang elektronik, secara khusus telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu dapat juga menggunakan pendekatan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IIPOJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBII2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Regulasi ini dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam melakukan transaksi isi ulang uang elektronik secara syariah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.