Detail Cantuman

Image of KONSTRUKSI KOMUNIKASI LINGKUNGAN MENGENAI PERMASALAHAN TERUMBU KARANG (Studi Kasus Pada Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan Terumbu Karang di Pangandaran)

Text  

KONSTRUKSI KOMUNIKASI LINGKUNGAN MENGENAI PERMASALAHAN TERUMBU KARANG (Studi Kasus Pada Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan Terumbu Karang di Pangandaran)


Fitri Annisa' Rachmah, 210120160009, 2018 "Konstruksi Komunikasi
Lingkungan Mengenai Permasalahan Terumbu Karang". Dibimbing oleh Dr. Iriana ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030008341302.2 Fit kPerpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    302.2 Fit k/R.21.51.3
    Penerbit Fak. Ilmu Komunikasi UNPAD : Jatinangor.,
    Deskripsi Fisik
    xvii, 141 hlm. ; ill. ; 29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    302.2
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Fitri Annisa' Rachmah, 210120160009, 2018 "Konstruksi Komunikasi
    Lingkungan Mengenai Permasalahan Terumbu Karang". Dibimbing oleh Dr. Iriana
    Bakti M.Si, seJaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Herlina Agustin S.Sos., MT
    sebagai Anggota Kornisi Pembimbing. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi,
    Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Tujuan penelitan ini adalah
    untuk melihat bagaimana konstruksi komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh
    para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran dilakukan sehubungan
    dengan adanya indikasi sosialisasi mengenai permasaJahan terumbu karang yang
    tidak sesuai dengan harapan. Penelitian menggunakan paradigma kontruktivis, dan
    metode studi kasus, dimana informan yang kemudian ditentukan dalam pemangku
    kepentingan adalah nelayan, pelaku usaha wisata, dan pedagang aksesoris. Hasil
    ini menunjukan masih belum seimbangnya antara pengetahuan para pemangku
    kepentingan mengenai fungsi terumbu karang secara ekonorni dan ekologis hal
    tersebut dikarenakan sosialisasi Pemerintah mengenai pengelolaan terumbu karang
    masih sang at minim. Pola koordinasi komunikasi yang terjalin antara Pemerintah
    Kabupaten dan para pemangku kepentingan membutuhkan banyak sekali bentuk
    kerjasama yang melibatkan masyarakat sebagai agen pengelolaan terumbu karang,
    sehingga bentuk komunikasi lingkungan dapat terjadi secara berkelanjutan. Perlu
    adanya langkah komunikasi strategis dalam upaya sinergitas antara kebijakan dan
    implementasi kegiatan yang saat ini masih belum terjadi.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi