• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN WANITA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110100234	351 Ger i/R.17.300	Perpustakaan Pusat (REF.17.300)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Ger i/R.17.300
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xix,;172 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Ger i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa dala
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	A. Geru Hetty

• Pennasalahan pokok penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan wanita di Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, ditandai dengan masih banyaknya kasus-kasus yang muncul sejak Perda penanggulangan perdagangan wanita diberlakukan tahun 2004. Karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan wanita di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifberupa studi kasus. Dipilih studi kasus agar terbuka lebar kesempatan penelitian emik yakni menyajikan pandangan subyek yang diteliti yaitu implementor, tokoh agama, penegak hukum dan korban. Didukung dokumen, riwayat kasus, berita koran serta pelaksanaan triangulasi untuk menjamin akurasi data, infonnan maupun metode. Teknik yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi baik langsung maupun partisipatif. Dalam wawancara mend ala m terutama terhadap korban diperlukan kehati-hatian serta kejelian menerjemahkan "bahasa tubuh", terutama menghadapi korban yang dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan manusia di Provinsi Sulawesi Utara, ternyata merupakan proses administrasi dan politik. Proses administrasi digambarkan melalui peranan isi kebijakan yang meliputi kepentingan-kepentingan mereka yang terpengaruh, tipe manfaat, derajad perubahan, letak pengambilan keputusan, implementor, dan komitmen implementor terhadap alokasi sumberdaya. Proses politik digambarkan melalui peranan konteks implementasi yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan regim yang berkuasa, dan akhirnya kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi kebutuhan kelompok sasaran. Implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan manusia telah berjalan meskipun belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena secara teknis masalahnya sangat kompleks, perubahan yang diharapkan sangat besar dibanding status quo, begitu ban yak aktor yang terlibat, sasaran-sasaran bervariasi, rumusan tujuan yang kurang jelas, serta pencapaiannya yang memerlukan waktu lama. Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa dalam konteks implementasi khususnya kepatuhan dan respon, peranan pengawasan belum tertata dengan baik, implementor yang belum berperspektif feminis serta pentingnya peranan jejaring kerja diantara aktor dan lembaga masyarakat dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan wanita.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.