Detail Cantuman

Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI KOTA BANDUNG

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI KOTA BANDUNG


Fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki peranan
yang strategis. Kebijakan RSBI sebagai penerapan good governance adalah ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100224320 Hid i/R.17.199Perpustakaan Pusat (REF.17.199)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    302 Hid i/ R.17.199
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiv,;240 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    302 Hid i
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki peranan
    yang strategis. Kebijakan RSBI sebagai penerapan good governance adalah untuk
    perbaikan kualitas pendidikan nasional agar eksistensinya diakui di dunia
    intemasional dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju. Implementasi
    kebijakan RSBI Di kota Bandung masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan,
    diantaranya adanya persepsi eksklusif dan inkonsistensi pengaturan
    penyelenggaraan RSBI di beberapa sekolah negeri. Dengan demikian, fungsi
    pemerintah dalam penerapan good governance pada kebijakan RSBI perlu
    pengkajian lebih lanjut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
    bagaimana implementasi kebijakan perintisan Sekolah Bertaraf Internasional
    (SBI) di Kota Bandung.

    Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
    deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari: sumber data primer yang diperoleh
    melalui teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari
    kajian literatur. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Sementara informan
    penelitian terdiri dari aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas
    Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa serta kelompok masyarakat
    yang direpresentasikan oleh DPRD Kota Bandung.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RSBI di
    Kota Bandung (SMPN 2, SMAN 5 dan SMKN 7) belum berjalan dengan baik
    khususnya pada aktivitas interpetasi dan aplikasi. Sementara aktivitas organisasi
    telah mengalami kemajuan dengan baik. Disamping itu, penelitian ini
    menghasilkan temuan baru yaitu kepastian hukum, pengawasan dan sikap
    pelaksana. Atas dasar tersebut, peneliti mengemukakan saran yaitu: pada konteks
    Ilmu Pemerintahan implementasi kebijakan publik model Charles O' Jones (1984)
    perlu dilengkapi dengan un sur good governance dan diperlukan penelitian
    selanjutnya mengenai pengorganisasian RSBI di unit sekolah, transparansi
    anggaran, dan sistem pengawasan RSBI. Pada tataran praktis disarankan agar:
    pemerintah daerah perlu menata peraturan RSBI; Pemerintah pusat perlu
    menetapkan standar implementasi kebijakan RSBI yang lebih spesifik; serta
    diperlukan sistem akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai pilar good
    governance dalam implementasi kebijakan RSBI
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi