Detail Cantuman

Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG


Sejumlah pennasalahan korupsi yang terjadi dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang tidak hanya merugikan dan

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100191320 Muh i/R/17.112Perpustakaan Pusat (REF.17.212)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Muh i/R/17.112
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xv,;232 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Muh i
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Sejumlah pennasalahan korupsi yang terjadi dalam

    penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang tidak hanya merugikan dan
    memperlemah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi sekaligus juga
    merugikan dan menyengsarakan rakyat dan perolehan opini Wajar Tanpa
    Pengecualian selama empat tahun berturut-turut dari BPK-RI atas laporan
    keuangan belum dapat mengurangi kerugian negara/daerah. Dengan kondisi
    dan fenomena tersebut maka dalam rangka pengembangan ilmu
    pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya implementasi
    kebijakan pencegahan korupsi, peneliti tertarik untuk meneliti dan
    melakukan analisis terhadap pennasalahan yang berkaitan dengan
    implementasi kebijakan tersebut. Fenomena yang dijadikan obyek penelitian
    adalah implementasi kebijakan pencegahan korupsi di Pemerintah Kota
    Tangerang.

    Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
    analisis deskriptif dengan jumlah infonnan penelitian sebanyak 9 orang.
    Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi
    dokumen sedangkan pengumpulan data primer menggunakan teknik
    wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis
    deduktif dengan pola triangulasi.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
    pencegahan korupsi belum .rnampu meniadakan terjadinya penyimpangan
    yang berindikasi kerugian negara/daerah di Pemerintah Kota Tangerang.
    Hal ini disebabkan lemahnya fungsi komunikasi dan fungsi sumber daya
    dalam proses implementasi kebijakan yang nampak pada aspek koordinasi
    dan sosialisasi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di Kota Tangerang
    belum berhasil dalam meniadakan perilaku korupsi di seluruh unit kerja
    birokrasi, karena pelaksanaan fungsi komunikasi dalam proses kebijakan
    publik tidak dikembangkan dengan pilihan strategi yang menyeluruh dan
    terpadu. Cakupan komunikasi yang dimaksud meliputi komunikasi
    intrapersonal, komunikasi interpersonal; komunikasi organisasional, dan
    komunikasi massal. Kelemahan dimaksud antara lain terungkap dari tidak
    adanya penjabaran secara khusus atas kebijakan pencegahan korupsi oleh
    Walikota Tangerang yang dapat dilaksanakan secara efektif di setiap unit
    kerja birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi