IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Sejumlah pennasalahan korupsi yang terjadi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang tidak hanya merugikan dan
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001120100191 320 Muh i/R/17.112 Perpustakaan Pusat (REF.17.212) Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 320 Muh i/R/17.112Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012 Deskripsi Fisik xv,;232 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320 Muh iTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab MUHTAROM -
Sejumlah pennasalahan korupsi yang terjadi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang tidak hanya merugikan dan
memperlemah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi sekaligus juga
merugikan dan menyengsarakan rakyat dan perolehan opini Wajar Tanpa
Pengecualian selama empat tahun berturut-turut dari BPK-RI atas laporan
keuangan belum dapat mengurangi kerugian negara/daerah. Dengan kondisi
dan fenomena tersebut maka dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya implementasi
kebijakan pencegahan korupsi, peneliti tertarik untuk meneliti dan
melakukan analisis terhadap pennasalahan yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan tersebut. Fenomena yang dijadikan obyek penelitian
adalah implementasi kebijakan pencegahan korupsi di Pemerintah Kota
Tangerang.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
analisis deskriptif dengan jumlah infonnan penelitian sebanyak 9 orang.
Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi
dokumen sedangkan pengumpulan data primer menggunakan teknik
wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis
deduktif dengan pola triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pencegahan korupsi belum .rnampu meniadakan terjadinya penyimpangan
yang berindikasi kerugian negara/daerah di Pemerintah Kota Tangerang.
Hal ini disebabkan lemahnya fungsi komunikasi dan fungsi sumber daya
dalam proses implementasi kebijakan yang nampak pada aspek koordinasi
dan sosialisasi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di Kota Tangerang
belum berhasil dalam meniadakan perilaku korupsi di seluruh unit kerja
birokrasi, karena pelaksanaan fungsi komunikasi dalam proses kebijakan
publik tidak dikembangkan dengan pilihan strategi yang menyeluruh dan
terpadu. Cakupan komunikasi yang dimaksud meliputi komunikasi
intrapersonal, komunikasi interpersonal; komunikasi organisasional, dan
komunikasi massal. Kelemahan dimaksud antara lain terungkap dari tidak
adanya penjabaran secara khusus atas kebijakan pencegahan korupsi oleh
Walikota Tangerang yang dapat dilaksanakan secara efektif di setiap unit
kerja birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.