• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100182	351 Ben e/R.17.286	Perpustakaan Pusat (REF.17.286)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Ben e/R.17.286
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiii,;296 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Ben e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Otonomi Daer
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	BENI ROZI

• Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor22Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pemekaran daerahrnengalami perubahan signifikan dan memberikan peluang yang sangat besar bagi maraknya pengusulan pemekarandaerah.Kesejahteraan rakyat menjadi argumentasi utama dalam memperjuangkan pemekaran daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan pemekaran daerah belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Kaur yang ditelusuri melalui empat kegiatan evaluasi meliputi: spesifikasi, penilaian, analisis, dan rekomendasi terhadap kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dan hasil wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan evaluator (pemerintah), pemekaran daerah di Kabupaten Kaur dinilai berhasil. Namun, dilihat dari kondisi faktual, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pemekaran daerah. Ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator ini, antara lain disebabkan karena: kegiatan evaluasi yang kurang objektif dan indenpenden. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa substansi kebijakanpemekaran daerah yang memuat criteria dan prosedur pemekaran daerah relatif masih longgar. Selain itu, proses pemekaran daerah di Kabupaten Kaur cenderung dipaksakan. Dalam hal capaian tujuan pemekaran daerah, temyata kebijakan pemekaran daerah tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka konsep barn yang diajukan adalah: kegiatan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan independen merupakan syarat keberhasilan evaluasi suatu kebijakan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.