IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Penelitian yang berjudul " implementasi kebijakan keamanan inforrnasi di
Pemprov. Sulawesi Tengah" dilatarbelakangi adanya perrnasalahan ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 0847 Perpustakaan Pusat Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 351.598 44 Rid i/R.17.402.1Penerbit Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung., 2016 Deskripsi Fisik xiv,;155 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 351.598 44 Rid iTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Ridwan -
Penelitian yang berjudul " implementasi kebijakan keamanan inforrnasi di
Pemprov. Sulawesi Tengah" dilatarbelakangi adanya perrnasalahan keterlambatan
informasi berklasifikasi pada pelaksanaan implementasi kebijakan keamanan
informasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan keamanan
infonnasi serta diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola kebijakan keamanan
infonnasi agar dapat berjalan efektif dan untuk memperoleh suatu konsep baru bagi
pengembangan ilmu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti
sendiri dengan menggumpulkan data, mengelola, menganalisis, menginterprestasi,
dan memverifikasi setiap data menjadi sebuah inforrnasi yang diperoleh dari
penelitian. Peneliti mengamati dan menganalisis implementasi kebijakan keamanan
informasi yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data sekunder dan data
primer yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan
keamanan inforrnasi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sumber data dalam
penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,
wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi kebijakan keamanan
informasi di Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal seperti terjadinya
keterlambatan inforrnasi, hal tersebut disebabkan adanya kepentingan yang tidak
sejalan, belum adanya manfaat yang dirasakan, derajat perubahan yang dicapai belum
sesuai harapan, letak pengambilan keputusan yang berada diposisi struktur terendah,
pengetahuan pelaksana program kurang, karakteristik institusi yang tidak tegas dan
rendahnya kepatuhan pelaksana. Namun, apabila kepentingan pimpinan selaras
dengan kepentingan kebijakan, memahami manfaat kebijakan dan derajat perubahan
yang dicapai, letak pengambilan keputusan berada diposisi yang lebih tinggi,
karakteristik institusi yang tegas dan tingkat kepatuhan pelaksana yang tinggi, maka
implementasi kebijakan keamanan inforrnasi di Provinsi Sulawesi tengah akan
optimal.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.