• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEARSIPAN OLEH KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007072	352.3 Nas i/R.17.180	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.3 Nas i/R.17.180
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xi,;96 hlm,; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2015
  Subyek	Keberadaan arsip memiliki fungsi penting di sampin
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	E. NASRUL FUAD

• Keberadaan arsip memiliki fungsi penting di samping sebagai bukti bahwa kegiatan pemerintahan pernah dilakukan, juga sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Karena itu implementasi kebijakan kearsipan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang Propinsi Banten sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Implementasi kebijakan kearsipan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang yang belum sesuai dengan harapan, sehingga tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan kearsipan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Penelitian tentang implementasi kebijakan kearsipan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Data dan informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, Focus Discussion Group (FOD), observasi lapangan dan studi dokumentasi terkait fokus permasalahan penelitian. Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang Propinsi Banten sudah dilaksanakan namun belum efektif, berdasarkan implementasi kebijakan berdasarkan 3 (tiga) aktivitas operasional yang meliputi 1) mengelola proses kebijakan yang diperlihatkan dari indikasi ketidakjelasan tujuan kebijakan dan cara mencapai tujuan kebijakan, 2) mengelola hubungan inter-organisasional yang diperlihatkan dari indikasi ketidaklengkapan SDM implementator kebijakan, dan 3) mengelola keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal Kebijakan Kearsipan, yang diperlihatkan dari indikasi belum sepenuhnya memperlihatkan gambaran fungsional kearsipan, efektivitas dan efisiensi kelembagaan pelaksana kebijakan kearsipan dan kontribusi terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.