• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kajian Hukum Penerbitan Duplikat Polis Asuransi Tanpa Permohonan Berdasarkan Hukum Asuransi Dan Hukum Acara Perdata

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  206/2017	206/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	206/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 92 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	206/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Asuransi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi dicantumkan dalam polis. Sebagai bukti, polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi, namun demikian terkait dengan polis asurasi terdapat permasalahan bahwa tertanggung tiba-tiba menerima duplikat polis tanpa adanya permohonan kehilangan terlebih dahulu. Hal ini membuat tertanggung menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Permasalahan berkenaan dengan hal tersebut yaitu kekuatan hukum duplikat polis asuransi yang diterbitkan tanpa permohonan berdasarkan hukum acara perdata dan perlindungan hukum tertanggung dalam kasus duplikat polis dihubungkan dengan hukum perdata Penelitian ini merupakan penelitian yuridis analitis. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menjelaskan yaitu ; pertama, tertanggung dapat membuktikan duplikat polis mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan aslinya, dengan didukung oleh adanya keterangan beberapa saksi yang menjelaskan terjadinya suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang namanya tercantum dalam duplikat perjanjian atau polis tersebut, Kedua bentuk perlindungan hukum pada perjanjian asuransi yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu perlindungan hukum tertanggung/konsumen berdasarkan Pasal 4, 5 dan 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.