• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGENAAN UANG TEBUSAN DALAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HUTANG YANG TELAH DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  208/2017	208/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	208/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 91hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	208/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan yang telah banyak diadopsi oleh negara yang memberikan kesempatan kepada para penggelak pajak, untuk melaporkan secara jujur penghasilan yang dimilikinya. Tujuannya selain untuk menambah penerimaan dalam waktu singkat juga untuk meningkatkan keterbukaan sukarela WP. Banyak negara yang berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak ini, namun tidak sedikit yang gagal. Pengampunan pajak di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Sejak tahun 1964 Indonesia sudah tiga kali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, yaitu tahun 1964, 1984 dan tahun 2008. Setelah melaksanakan Sunset Policy yang diadakan pada tahun 2008, pemerintah Indonesia kembali melaksanakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Pengampunan pajak tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan WP. Pengampunan pajak sebagai bentuk insentif dalam perpajakan perlu mendapat dukungan dari kebijakan dan peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan. Salah satunya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang dimana mengatur mengenai daluwarsa penagihan pajak. Dalam kebijakan memberlakukan kembali pengampunan pajak pada tahun 2016 ini, pelaksanaan pengampunan pajak masih mempunyai permasalahan, salah satunya adalah yang terkait dengan peraturan tentang daluwarsa penagihan pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode pendekatan yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang terkait dengan masa daluwarsa penagihan pajak ini dapat menimbulkan beberapa akibat antara lain, memberikan ketidakpastian hukum mengenai besaran uang tebusan yang harus dibayarkan dalam keikutsertaan pada pengampunan pajak tersebut. Selain itu, masalah daluwarsa ini juga memicu adanya perasaan enggan yang dirasakan oleh wajib pajak untuk membayarkan besaran pajak yang otomatis menjadi besar apabila wajib pajak tersebut mengungkapkan hartanya secara rinci dalam surat pernyataan yang diinput ketika mengikuti pengampunan pajak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.