• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  215/2017	215/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	215/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvi, 127 hal , 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	215/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	BADAN USAHA MILIK NEGARA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-UndangNomor 8 Tahun 1995 TentangPasar Modal mengaturbahwaemitenseperti BUMN go publicdilaranguntukmelakukantransaksiinsider trading. Hal ini merugikanbanyakpihakmaupun investor sehinggapenerapanhukum yang sesuaidanadildibutuhkan. BUMN go publicberbedadariperseroanbiasa. Perbedaan ini ditemukan bahwaseorangdireksi BUMN dapatdikategorikansebagaipenyelenggara negara, hal ini bertolakbelakang dengan kedudukan direksi sebagai organ perseroan BUMN.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanapengaturaninsid er trading, apakah direksi BUMN dapat dikatakan sebagai penyelenggara negara, sertaakibathukuminsider tradingolehdireksi di pasar modal. Metodepenelitian yang digunakanadalahdeskriptifanalitismelaluipendekatanyuridisnormatif berdasarkanasashukum, konsep, dannorma-norma yang terdapatdalamperaturanperundang-undangan yang berlakusertateoriteorihukum yang berkaitandenganfakta-faktayuridis yang relevandenganmasalahhukumdalamperdagangan orang dalam (insider trading) yang dianalaisismenggunakanmetodenormativekualitatifsehinggadiperolehsuatuga mbaran yang menyeluruhtentangpermasalahan yang akanditeliti. BerdasarkanpenelitiandapatdisimpulkanbahwaPertama, Pasal 95 UUPM mengatur insider trading, bahwa direksiBUMN go public dilarangmelakukankejahataninsider tradinguntukmemperolehkeuntungansecarapribadi. Kedua, Direksisebagaipenyelenggara negaratetapbertanggungjawabsebagai organ perseroan BUMN apabilamelakukanpelanggaranataukejahatan yang berhubungandenganperseroan BUMN termasuk di pasar modal sepertikejahataninsider trading, makaakibathukum yang diterapkanadalahberdasarkanketentuanpasar modal. Ketiga, akibat hukum dari insider trading diatur pada Pasal 104 UUPM memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 95 UUPM dengan sanksi denda dan sanksi pidana penjara bersifat akumulatif.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.