• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN ATAS RISIKO KECELAKAAN PADA KEGIATAN PARIWISATA YANG BERISIKO TINGGI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  218/2017	218/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	218/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 129 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	218/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KEPARIWISATAAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perlindungan hukum atas risiko kecelakaan sebagai nyawa dari keberlangsungan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi kerap kali diabaikan oleh berbagai pihak, baik pengusaha pariwisata sebagai penyedia jasa maupun wisatawan sebagai penikmat jasa pariwisata. Hal ini tentu merugikan wisatawan apabila mengalami kecelakaan pada saat kegiatan pariwisata berisiko tinggi berlangsung. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tanggungjawab pengusaha pariwisata atas risiko kecelakaan terhadap pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan menentukan tindakan hukum yang ditempuh wisatawan apabila mengalami kerugian akibat kecelakaan yang terjadi pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa perlindungan atas risiko kecelakaan pada pariwisata yang berisiko tinggi pada dasarnya telah diberikan oleh Pasal 20 huruf f dan Pasal 26 Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan melalui kewajiban pengusaha pariwisata untuk memberikan asuransi kecelakaan bagi wisatawan pariwisata berisiko tinggi. Ketiadaan perlindungan asuransi ini dapat menjadi alasan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan pada kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengusaha pariwisata dengan memilih salah satu dasar gugatan yaitu wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penetuan dasar gugatan tersebut sangat tergantung pada perjanjian yang disepakati pengusaha pariwisata dan wisatawan sebelum kegiatan pariwisata berisiko tinggi dilaksanakan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.