• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

LEGALITAS STATUS KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) YANG DIBERLAKUKAN PRANCIS PASCA SERANGAN TERORIS BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  220/2017	220/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	220/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvi, 158 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	220/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada tanggal 13 November 2015 silam, telah terjadi rangkaian serangan teroris di kota Paris, Prancis. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyak orang tewas dan lukaluka serta mengancam keamanan di Prancis. Akibat dari serangan teroris tersebut, maka Presiden Prancis mendeklarasikan bahwa Prancis dalam keadaan darurat atau state of emergency. dalam keadaan darurat tersebut pemerintah Prancis dapat melakukan tindakan-tindakan yang mengesampingkan HAM seperti melakukan penggeledahan tanpa warrant dan pembatasan terhadap kebebasan individu. Belum selesai masa keadaan darurat atas serangan teroris di kota Paris, munculah serangan teroris lainnya di kota Nice, Prancis pada tanggal 14 Juli 2016 yang juga mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka. Sebagai reaksi atas kejadian teror tersebut, Presiden Prancis kembali memperpanjang masa keadaan darurat. Oleh sebab itu terhitung bahwa keadaan darurat tersebut dilakukan sampai pada 6 tahap dengan perpanjangan sebanyak 5 kali. Dengan perpanjangan keadaan darurat maka Pemerintah juga memperluas kewenangannya untuk melakukan tindakan yang mengesampingkan HAM warga Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas keadaan darurat secara umum dalam hukum internasional serta untuk membuktikan bahwa terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan Prancis dalam implementasinya memberlakukan keadaan darurat. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalaha dalam skripsi ini dengan menitiberatkan pada penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pemberlakuan keadaan darurat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukaan bahwa hukum HAM internasional telah mengatur mengenai pemberlakuan keadaan darurat pada Pasal 4 ICCPR. Namun tidak terdapat pengaturan mengenai standar minimum dimana legalitas dari keadaan darurat harus ditentukan oleh minimum standar dalam rezim hukum HAM internasional. Selanjutnya Prancis telah melakukan pelanggaran HAM dalam memberlakukan keadaan darurat atas pasca serangan teroris.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.