• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  222/2017	222/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	222/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 103 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	222/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selain lembaga keuangan bank, terlebih kegiatan usaha yang dilaksanakan BMT dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kecil. Sebagaimana lembaga keuangan, kegiatan usaha BMT berupa menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat namun pada pelaksanaanya BMT sering kali mengalami kendala terkait dasar hukum, kepastian hukum dan pertanggungjawaban BMT sebagai lembaga keuangan mikro, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus mengenai pembubaran BMT yang berdampak pada kerugian nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data sakunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan pelaksanaan, teori-teori serta literatur yang berkaitan khususnya mengenai BMT. Berdasarkan hasil penelitian,kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah telah jelas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (UU LKM), keberadaan UU LKM memberikan kejelasan serta memenuhi kebutuhan regulasi BMT sebagai Lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT dimuat dalam UU LKM dan POJK terkait, upaya perlindungan berupa terdapatnya dewan pengawas syari’ah, adanya tindakan pencegahan kerugian, tersedianya layanan pengaduan bagi nasabah, dalam hal nasabah mengalami kerugian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, melaui luar pengadilan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan melalui pengadilan nasabah dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.