• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS KEDUDUKAN LEASING PESAWAT DALAM HAL TERJADINYA PAILIT PERUSAHAAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENERBANGAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  224/2017	224/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	224/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 129 hal 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	224/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penerbangan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dari 17.508 pulau dengan total wilayah 1.904.569 km2 (daratan), 7.900.000 km2 lautan), dan total penduduk sekitar 222 juta jiwa pada tahun 2006. Secara ekonomi makro membutuhkan transportasi udara sebagai transportasi yang mampu bergerak cepat dalam waktu cepat dalam mendukung perekonomian nasional. Indonesia meratifikasi Konvensi dan Protokol Cape Town pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Konvensi Cape Town melalui Bab IX dari Pasal 71 – Pasal 82. Namun, undang-undang tersebut belum mengakomodir jaminan nasional. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, dan sinkorinisasi hukum. Sistem pembiayaan pesawat udara yakni sewa guna usaha yang kemudian dituangkan dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) berdasarkan asas pacta sunt servanda dapat dijadikan sumber undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karakteristik pesawat udara yang dapat berpindah-pindah dan membutuhkan modal yang padat menyebabkan perlu adanya perlindungan bagi kreditor atau lessor. Perlindungan tersebut diberikan melalui jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan tersebut guna untuk mempermudah kreditor melakukan eksekusi apabila debitor atau lessee mengalami wanprestasi atau pailit. Perbedaan penyelesaian kepailitan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Peraturan terkait dengan Penerbangan dalam hal waktu dan mekanisme penyelesaian. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan terkait dengan jaminan nasional terhadap objek pesawat udara guna memberikan perlindungan bagi kreditor yang akan memberikan pembiayaan bagi maskapai di Indonesia. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dibutuhkan guna memberikan kepastian apabila maskapai mengalami pailit.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.