• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELINDUNGAN KARYA CIPTA FILM OLEH WEB DESIGNER YANG MENYEDIAKAN MEDIA STREAMING DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  249/2017	249/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	249/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 111 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	249/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hak Cipta
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam upaya perlindungan hukum hak cipta film terhadap kegiatan streaming film di internet dan bagaimana efektivitas penerapan delik aduan yang digunakan Undang-Undang Hak Cipta dalam perlindungan hukum karya film terhadap kegiatan streaming film di Internet. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan hak cipta dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis silogisme hukum secara deduksi. Hasil penelitian upaya pelindungan karya film di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah memberikan perlindungan karya film terhadap kegiatan download film gratis di internet tetapi dalam peraktiknya penerapan belum maksimal dalam upaya perlindungan hukum pemegang hak cipta film bukan karena Undang-Undang nya belum siap secara normatif tetapi karena ada faktor-fator yang membuat upaya perlindungan hukum tidak berjalan maksimal. Pertama, pemerintah Indoneisa masih kurang menyadari pentingnya pelindungan hukum hak cipta. Kedua, Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak dapat berjalan secara maksimal yang menyebabkan banyak pemegang hak cipta film yang masih dirugikan. Dijelaskan pada Pasal 9 dijelaskan hanya pemegang hak eksklusif yang dapat melakukan pengumuman dan penggandaan karya film. Terhadap perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenai sanksi Mediasi terlebih dahulu, apabila melalui Mediasi tidak menemukan jalan keluar maka akan di berlakukan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksima 10 miliar rupiah. Dari hasil penilitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memliki kesadaran yang tinggi dalam menghargai suatu karya cipta cipta seseorang, terutama khususnya dalam hal atau bidang sinematografi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.