• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  255/2017	255/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	255/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 120 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	255/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan konsumen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengguna jasa jalan tol saat ini dikategorikan sebagai konsumen, yang tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol, pemakai jasa selaku konsumen jasa dilindungi dengan adanya standarisasi produk yang telah diberikan oleh pemerintah. Adapun saat ini tidak sedikit penyelenggaraan jalan tol yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan penanganan pengelola terhadap terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh kurangnya sarana prasarana jalan tol dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jalan tol yang mengalami kerugian yang tidak ditanggung oleh pengelola jalan tol dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal dan UUPK. Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman peraturan perundang-undangan (studi kepustakaan) dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendektan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam praktiknya, keamanan, kenyaman dan keselamatan untuk pengguna jasa jalan tol seperti yang diamanatkan pada Pasal 4 ayat 1 UUPK belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pihak penyelenggara jasa jalan tol. Sampai saat ini belum terdapat Standar Operating Procedure (SOP) terhadap penanganan ganti kerugian yang diderita oleh pihak konsumen didalam internal perusahaan pengelola jalan tol sehingga konsumen tidak dengan mudah mendapat pertanggungjawaban dari pihak badan usaha jalan tol. Kedua, dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan ataupun BPSK terdapat beberapa hambatan yang akhirnya menyulitkan pihak konsumen itu sendiri dalam mendapatkan haknya. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban penggantian kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan oleh pengguna jalan tol, dimana sudah terdapat peraturan yang pasti dalam hal terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pengguna jalan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.