• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  259/2017	259/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	259/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 152 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	259/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Kesulitan menjatuhkan pidana kepada korporasi dan perbuatan korporasi untuk dibuktikan menjadi suatu persoalan yang masih terus dicari untuk dipecahkan. Titik tolak penulis dalam penelitian ini adalah kajian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus penghentian penyidikan ( SP3 ) menjadi salah satu bukti bahwa sulitnya membuktikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana harus jelas dibuktikan agar korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan dalam tugas akhir ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak sampai ke tahap pengadilan atau sering terbit SP3 ( Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ) oleh penyidik dikarenakan kurangnya alat bukti dalam penyidikan. Dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat alat bukti lain dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yaitu alat bukti ilmiah dan dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli dan bukti ilmiah, sementara bukti ilmiah sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu,hasil penelitian atau kesimpulannya yaitu Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan adalah terkait kurangnya koodinasi yang baik antara PPNS lingkungan hidup dan penyidik kepolisian. Jadi, penyidik Polri dan PPNS lingkungan hidup harus saling bekerja sama dan menjallin harmonisasi, sinkronisasi dan kordinasi dalam melaksanakan tugas mengungkapkan tindak pidana lingkungan hidup dengan tujuan hukum dapat di tegakkan dengan adil dan bijaksana

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.