• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STATUS KERUGIAN PT PERSERO DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  272/2017	272/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	272/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 109 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	272/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	STATUS KERUGIAN PT PERSERO
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini, seringkali banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai keuangan BUMN. Hal ini terjadi karena Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero termasuk ke dalam tataran hukum publik sementara di sisi lain Pasal 11 Undang-undang tentang BUMN menyebutkan bahwa pengaturan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perseroan terbatas. Pada kenyataannya, dalam hal terjadi kerugian negara pada BUMN Persero para penegak hukum dan aparat negara berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang- undang Keuangan Negara. Permasalahan yang timbul disini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, kekayaan tersebut tidak lagi masuk di ranah hukum publik, tetapi masuk di ranah hukum privat. Penulis melakukan penelitian secara yuridis mengenai status keuangan negara di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder belaka, lalu dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya,dan dilakukan dengan tahap teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa begitu Persero membagi dividen, maka dividen itu kembali lagi ke kas negara ke dalam keuangan negara dan boleh diberlakukan hukum publik karena jika dividen tidak disetor ke kas negara itu berarti ada kerugian negara. Akan tetapi doktrin Business Judgment Rule yang terdapat di dalam Undang-undang perseroan terbatas merupakan pelindung bagi direksi dan tidak semudah itu direksi dapat menyebabkan kerugian perusahaan karena hal ini tidak mungkin terjadi hanya dalam satu transaksi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.