• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PE NJUALAN SUPLEMEN MAKANAN TANPA IZIN BADAN P ENGAWAS O BAT DAN M AKANAN MELALUI JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  293/2017	293/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	293/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 113 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	293/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan Konsumen; Pe njualan Suplemen Makanan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Animo masyarakat terhadap penggunaan suplemen makanan kian meningkat. Peningkatan tersebut dijadi kan celah oleh pelaku usaha untuk melakukan praktek kecurangan, dengan menjual suplemen makanan ilegal secara online dan t anpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan . M asyarakat cenderung memilih untuk membeli suplemen makanan tersebut dikarenakan harga nya y ang relatif murah . S angat disayangkan, suplemen makanan ilegal yang beredar tersebut tidak ada yang dapat menjamin mutu, kualitas serta dampak yang ditimbulkan setelah mengkons umsi suplemen makanan tersebut. T ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauhmana pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha serta bagaimana tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang menjual suplemen makanan tanpa izin dari Badan pengawas Obat dan Makanan secara online. Peneli tian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder. Spesifikasi p enelitian ini bersifat deskriptif analitis . Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan dan studi lap angan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpul k an, pertama, penjualan suplemen makanan tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan secara online merupakan perbuatan yang telah melang gar Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUH Perdata; Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a dan d dan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK; Pasal 9 UU ITE; Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) K ep. KBPOM No. HK.00.05.23.3644. Kedua, tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha adalah mel alui gugatan perdata , negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, sanksi administratif, maupun tuntutan pidana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.