• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI OLEH PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  319/2017	319/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	319/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 131 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	319/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Akselerasi bisnis di dunia perbankan membuat berkembangnya berbagai cabang ilmu baru yang sebelumnya belum dikenal dala m dunia bisnis konvensional. Salah satu bidang ilmu ekonomi yang baru muncul dewasa ini adalah pembiayaan sekunder perumahan dengan mekanisme sekuritisasi aset. Demi mencapai kesejahteraan dalam pembangunan nasional perlu dibentuk perangkat hukum yang menj amin proses pembiayaan sekunder perumahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan sekuritisasi aset serta kedudukan bank dalam penyelesaian aset keuangan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis - norm atif , karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif - analitis dibantu dengan penelitian empiric, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan data dan fakta sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisa terhada p ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kontrak Investasi Kolektif Efek Be ragun Aset (KIK - EBA) Danareksa DBTN02 - KPR memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Karena dalam isi perjanjiannya terdapat hal - hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang terkait, yaitu mengenai pembelian kembali ( recourse ) dalam sekurit isasi aset yang memiliki prinsip jual putus. Selain itu, bank tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk melakukan tindakan - tindakan yang diperlukan untuk mengurus KPR yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2016 t entang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dalam upaya meningkatkan kualitas transaksi pembiayaan sekunder perumahan perlu dilakukan penilaian yang lebih baik terhadap perjanjian sekuritisasi dan penamb ahan wewenang pada bank sebagai penyedia jasa

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.