• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  332/2017	332/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	332/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 151 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	emberian penghargaan, saksi, justice collabora
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hadirnya justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sangat membantu penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Atas perannya tersebut, sudah sepatutnya justice collaborator diberikan penghargaa n sebagaimana telah tercantum dalam Undang - Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan a tas Und ang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 t entang Perlindungan Saksi Dan Korban. Namun, di da lam implementasinya, pemberia n penghargaan terhadap justice collaborator belum berjalan secara efektif, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada justice collaborator untuk memperoleh penghargaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas pem berian penghargaan kepada justice collaborator dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia serta perlindungan hukum bagi justice collaborator yan g tidak mendapatkan penghargaan. Metode pendekatan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah y uridis normatif dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan penelitian utama. Sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis sehingga dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan hasil analisis , pertama dapat disimpu lkan bahwa p emberian penghargaan terhadap justice collaborator ditinjau dari perspektif penega kan hukum belum dapat berjalan efekt if. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terlaksana dengan baik , seperti faktor hukum , faktor penegak hukum, faktor sarana/ fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan . Adanya ketidakefektif an tersebut menyebabkan hak justice collaborator untuk mend apatkan penghargaan terlanggar. Kedua bahwa p erlindungan hukum atas hak tersebut adalah diberikannya pembebasan bersyarat dan remisi, akan tet api belum dapat memberikan kepastian hukum bagi justice collaborator untuk memperoleh penghargaan. S ebab di dalam implementasinya pemberian pengharg an tersebut masih bersifat fakultatif (bukan kewajiban untuk diberikan ) karena tidak ad anya aturan hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap justice collaborator , sehingga menyebabkan kepastian hukum bagi justice collaborator tidak dapat terwujud sebagai salah satu tujuan hu kum itu sendiri.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.