• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2350/Pdt.G/2013/PA.Tgrs TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIPUTUS VERSTEK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ACARA PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  340/2017	340/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	340/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 79 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pembatalan Perkawinan, Putusan Verstek , Verzet
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pe rkawinan merupakan i katan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat yang tel ah ditentukan Undang - Undang Perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2350/Pdt.G/2013/PA.Tgrs adalah contoh tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh P enghulu (Pemohon) kepada sepasang suami isteri yaitu Nyonya X (Termoh on I) dan Tuan Y ( Termohon II) yang diputus secara verstek. Para pihak sebagai Pemohon dan Termohon dalam putusan tersebut dapat menjadi masalah karena adanya perbedaan terminologi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan para pihak serta menentukan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak Termohon dalam putusan v erstek tersebut berdasarkan Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Acara Perdata. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analistis, kemudian spesifikasi yuridis normatif yaitu dengan tahapan penelitian studi kepustakaan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif berupa data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan h asil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2350/Pdt.G /2013/PA.Tgrs dapat disimpulkan bahwa terminologi hukum pembatalan perkawinan dalam Undang - Undang Perkawinan termasuk ke dalam perkara permohonan ( voluntair) , tetapi perkara ini diputu s secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka bila dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata, termasuk ke dalam perkara gugatan ( contentiosa ), sehingga k edudukan para pihak yang semula adalah Pemohon dan Termohon menjadi Penggugat dan Tergugat. Kedua, ap abila pihak Termohon merasa keberatan atas putusan verstek tersebut , dapat mengajukan upaya hukum yaitu dengan perlawanan atau verzet sesuai Pasal 12 5 ayat (3) HIR jo Pasal 129 HIR .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.