• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	348/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 94 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• P erk embangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi di Indonesia mem uncul kan perusahaan - perusahaan baru di bidang keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar bisnisnya yang dikenal dengan sebutan financial - technology (fintech). Salah satu fintech yang tengah berkembang di m a syarakat Indonesia yang merupakan hasil adopsi dari praktik pengumpulan dana masyarakat yang berkembang di Amerika adalah c rowdfunding equity based . Kegiatan pengumpulan dana di Indonesia s ebelumnya s udah dikenal pada Undang - undang Nomor 9 Tahun 1961 tenta ng Pengumpulan Uang dan Barang dan mengenai penyertaan terdapat pada Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995. P engawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas praktik crowdfunding equity based di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen crowdfunding equity based yang dilakukan oleh OJK Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pe ngumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman peraturan perundang - undangan (studi kepustakaan) dan wawancara , sedangkan analisis data dilakukan dengan pendektan yur idis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, legalitas praktik crowdfunding equity based di Indonesia adalah dengan perjanjian. Peraturan perundang - undangan mengenai investasi yang ada di Indonesia tidak dapat menaungi praktik crowdfund ing equity based di Indonesia. Kedua, perlindungan hukum bagi konsumen crowdfunding equity based yang dilakukan oleh OJK adalah dengan mengawasi, berkoordinasi dan menyiapkan regulasi untuk para pelaku crowdfunding equity based. Bila ada kegiatan crowdfund ing equity based yang berindikasi menyebabkan kerugian bagi konsumen OJK dapat mencegah secara preventif dengan melakukan tindakan tertentu untuk melindungi konsumen sesuai dengan wewenang dalam peraturan perundang - undangan. OJK juga mengeluarkan POJK Nomo r 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban penyelenggara jasa keuangan untuk melindungi dan memenuhi hak - hak konsumen.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.