• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN ARUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  405/2017	405/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	405/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 126 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LIN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dewasa ini, transportasi menjadi salah satu kebutuhan pentng bagi masyarakat khsusunya di Kota-Kota Besar di Indonesia. Jumlah kendaraan yang setiap hari melewati jalan-jalan yang ada kemudian tidak diimbangi prasarana jalan yang memadai yang seringkali menimbulkan kemacetan. Untuk menghindari kemacetan, tidak jarang pengendara kemudian melanggar rambu-rambu lalu-lintas yang ada. Pelanggaran Lalu-lintas seringkali dilakukan oleh pengendara kendaraan beromotor di Jalan raya. Khusus di wilayah hukum Polrestabes Bandung, pelanggaran yang marak terjadi adalah pelanggaran melawan arus. Faktor yang menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran melawan arus lalu-lintas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadi pelanggaran lalu-lintas melawan arus yang dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Bandung serta untuk mengetahui bagaimana upaya mengefektifkan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam mengatasi pelanggaran melawan arus di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif analisis dengan metode analisis kuantitatif. Yang menjadi faktor yang melatarbelakangi pelanggaran ini adalah kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum yang dimiliki oleh para pengendara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak cukup untuk menekan angkan pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.