Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FREJA.CO TERHADAP OKA MAHENDRA PUTRA SELAKU PEMILIK TAKIS MANAGEMENT YANG TIDAK MENGUNGGAH FOTO ENDORSEMENT PADA AKUN INSTAGRAM MILIK ELIZABETH KASAI BERDASARKAN KONTRAK ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


Transaksi e-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Saat ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    391/2017391/2017Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    392/2017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    x, 148 hal, 30 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Transaksi e-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi perdagangan dalam bentuk transaksi elektronik dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktik pelaksanaannya, transaksi ecommerce tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli semata, melainkan termasuk juga praktik kesepakatan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi para pelaku usaha online bahwa kegiatan transaksi elektronik yang dilakukannya memiliki kepastian hukum dan dilindungi oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
    Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analisis dengan menjabarkan fakta-fakta hukum yang terjadi kemudian dilakukan analisis berdasarkan ketentuan yang relevan. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, dokumen dan wawancara.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek kontrak dagang secara elektronik terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen. Kontrak elekronik adalah kontrak yang sah sepanjang memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE. Wanprestasi (ingkar janji/kelalaian/kealpaan) yang dilakukan salah satu pihak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kontrak elektronik dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) berupa pengajuan gugatan ganti rugi perdata kepada pengadilan negeri berwenang dan penyelesaian sengketa alternatif (nonlitigasi) berupa negosiasi atau arbitrase.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi