• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA DI BAWAH BATAS MINIMAL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  393/2017	393/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	393/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xvi, 124 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan UU Persaingan Usaha. Salah satu bentuk penegakan yang dilakukan KPPU adalah menjatuhkan sanksi ad ministratif denda. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif denda di bawah batas minimal oleh KPPU dan implikasinya terhadap penegakan hu kum persaingan usaha. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pend ekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dimana dilakukan penafsiran hukum dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjang dengan data lapangan yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan perundang - und angan terkait Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa, pertama, pada praktiknya KPPU seringkali menjatuhkan sanksi administrat if denda di bawah batas minimal sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha . Ketentuan dalam Perkom Tindakan Administratif yang dijadikan dasar hukum KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif denda di bawah batas minimal nyatanya bertentangan dengan UU Persaingan Usaha, sehingga KPPU tidak memiliki kewenangan dan dasar hukum yang jelas dalam menjatuhkan sanksi administratif denda di bawah batas minimal. Kedua, penjatuhan sanksi administratif denda di bawah batas minimal tersebut memberikan implikasi terh adap penegakan hukum persaingan usaha diantaranya kepastian hukum terhadap penegakan UU Persaingan Usaha menjadi tidak terjamin, menurunnya wibawa KPPU sebagai satu - satunya lembaga yang berwenang melaksanakan UU Persaingan Usaha, dan besaran denda yang ter lampau kecil tidak membuat pelaku usaha jera untuk mengulangi perbuatannya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.