• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  004/2018	004/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	004/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 109 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kepailitan, Kreditor Separatis, perlindungan hukum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam utang - piutang, debitor sebagai berutang dan kreditor sebagai pemberi piutang memiliki perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi masing - masing pihak. Saat debitor dinyatakan pailit, kreditor mendapat perlindun gan hukum guna melunasi piutangnya salah s atunya pada Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang - Undang ini mengatur bagaimana kreditor mendapatkan piutangnya sesuai dengan kedudukan dan jaminannya. Adapun peraturan pada undang - undang ini di rasa membata si hak salah satu kreditor guna melunasi piutang dengan cara mengeksekusi jaminan, yaitu kreditor separatis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum apabila hak eksekutorial kreditor separatis pemegang jaminan tidak dilaksanaka n dihubungkan dengan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meliputi bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang tidak melaksanakan hak eksekutorialnya. Penelitian dilakukan dalam bentuk d eskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer yaitu dengan pedoman peraturan perundang - undangan, dan digunakan metode normatif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama akibat hukum membuat kreditor separatis mendapatkan penangguhan sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang No. 37 tentang Kepailitan dan Penun daan Kewajiban Pembayaran Utang . Kedua perlindungan hukum bagi kreditor separatis ini kurang melindungi kreditor separatis karena Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.