• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN O LEH KORPORASI DITINJAU DARI SKB NOMOR: KEP - 04/ MENLH/ 04/ 2004 TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  006/2018	006/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	006/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 106 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Merujuk pada Pasal 28H UUD 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan h ak dari setiap warga masyarakat. H al ini membuat pemikiran kepada lembaga legislatif bahwa harus lah dibuat suatu peraturan untuk mengatur pola perilaku manusia sebagai subjek hukum agar sesuai dengan tu juan dari pembentukan peraturan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring perkembangan zaman, korporasi sebagai subjek hukum yang tergolong baru, sering kali menjadi pelaku kejahatan lingkungan hidup. Namun sangat disayangkan bahwa subjek hukum korporasi ini dalam melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup, sulit untuk dijerat secara pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji efektivitas dari SKB Nomor: KEP - 04/MENLH/ 04/2004 dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi , dan untuk meneliti, mengkaji dan merumuskan faktor - faktor yang menjadi kendala efektivitas dalam implementasi peraturan SKB Nomor: KEP - 04/MENLH/ 04/2004 , serta untuk memberikan solusi atas kendala - ken dala hukum yang dihadapi dalam penerapannya agar lebih efektif . Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif - analisis, yaitu menganalisa ob j ek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan berdasarkan fakta - fakta yang berhubungan erat deng an masalah mengenai penegakan hukum lingkungan dalam tindak pidana korporasi dan kemudian di tinjau dengan menggunakan SKB Nomor: KEP - 04/ MENLH/04/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpula n bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, SKB Nomor: KEP - 04/MENLH/ 04/2004 dianggap lebih efektif, dikarenakan dapat mengatasi permasalahan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih memilih peraturan yang mudah dilak sanakan atas dasar banyaknya peraturan formil, sehingga memberikan pilihan kepada aparat penegak hukum untuk memakai peraturan yang man a.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.